Foto/Net

nusakini.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan bila Buni Yani selayaknya segera dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka kasus pelanggaran UU ITE terkait video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Hal tersebut dikarenakan Ahok telah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim dalam kasus penodaan agama. 

• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

"Menurut saya, logika saja, apa urusannya Buni Yani. Buni Yani hanya mengutip apa yang ditayangkan pemprov (DKI) dan tak ada pengeditan substansi. Buni Yani tak salah, harus dibebaskan, itu kriminalisasi," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Sebagaimana diberitakan, Majelis hakim dalam persidangan vonis Ahok yang digelar kemarin (9/5/2017), menyebut peran Buni Yani sebagai salah satu orang yang mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tak menimbulkan keresahan di masyarakat. Fadli pun berkata segala tuduhan ke Buni Yani harusnya gugur. 

"Harusnya dengan Ahok bersalah, apa yang disampaikan Buni Yani dengan sendirinya gugur," kata dia. 

Dalam putusan persidangan, Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Ahok pun divonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun. (b/mk)